Mulai masuk tahun baru 2020, telinga kita menjadi akrab mendengar berita banjir dan longsor. Khusus banjir, hampir melanda negeri tercinta dari Sabang sampai Merauke silih berganti menghiasi laman berita media cetak maupun online. Saya khawatir dengan banyaknya berita serupa, akan dapat mengikis rasa simpatik dan empatik kita terhadap korban bencana, karena menjadi bosan, dan akhirnya tidak peduli, Naudzubillah min dzalik.

Hari ini Senin, 24 Februari 2020, ternyata bukan hanya Jakarta yang kebanjiran, banjir juga sudah menyerang SMAN 1 Pamanukan Kabupaten Subang. Dari video yang saya terima (kebetulan kakak mengajar di situ) menunjukkan, bahwa air memasuki kelas sampai ketinggian sekitar 20 cm. Tentu saja air sudah melumpuhkan semangat belajar siswa kelas X dan XI. Karena fasilitas belajar basah semua. Akhirnya siswa pun dipulangkan lebih cepat. Beruntung siswa kelas XII yang sedang mengikuti kegiatan “Soal UNBK” di lantai 2, jadi tidak terganggu. Tapi ada lucunya juga, banjir bagi sebagian siswa dianggap sebuah media untuk bermain, karena ada siswa yang memanfaatkannya untuk bermain menggunakan ban bekas.

Selain banjir rutin yang disebabkan oleh air rob, kota Pamanukan juga dilalui Sungai Cipunagara, yang selalu meluap kalau hujan deras mengguyur hulu sungai. Sehingga hari ini ada 3 kampung yang sudah mengungsi di bawah jembatan, yaitu Kampung Pintu, Kampung Baru dan Kampung Dukun. Kalau sudah begini, siapa yang patut dipersalahkan, alamkah, yang bertubi-tubi mengirim hujan, atau manusia yang menggunakan bumi tanpa perhitungan?

Sementara Kota Jakarta, seperti biasa masih harus berjibaku dengan air yang merangsek memasuki pemukiman warga, bahkan pemukiman elit sekalipun. Banjir Jakarta seakan menjadi ikon yang laris manis untuk dijual bagi para calon gubernur. Maka tidak heran, nama gubernur akan dipertaruhkan di masa-masa seperti ini. Padahal sejatinya banjir bukan karena ketidakmampuan gubernur mengurusnya. Saya yakin siapapun gubernunya, tidak akan mampu menyelesaikan masalah ini.

Solusi untuk banjir Jakarta seperti yang dikatakan oleh sejumlah professor UGM yang dilansir Liputan 6 (7/1/2020) adalah:

1. Pembangunan permukiman tidak lagi cukup dengan izin mendirikan bangunan (IMB) membuat sumur resapan.

2. Pengendalian melalui analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) banjir. Artinya, setiap rencana pengembangan daerah besar harus diukur potensi limpasan risiko banjir.

3. Normalisasi. Mengacu pada istilah hidrolik, normalisasi adalah kemampuan sungai kembali normal. Bukan tanpa alasan normalisasi dipilih. Naturalisasi tidak memungkinkan dilakukan karena harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Naturalisasi membuat sungai kembali alami seperti dulu. Konsekuensinya, di tepi sungai dibuat hijau, kecepatan air mengalir tidak bisa tinggi. Apabila kecepatan air ingin dipercepat, maka tepi sungai harus diperlebar.

4. Supaya air cepat, ruang sempit, harus artifisial, diberi dinding yang licin supaya air mengalir lebih cepat dan tahan erosi.

Tanpa pembenahan total, seperti diungkap di atas, mustahil Jakarta akan dapat menikmati hari-hari tenang tanpa banjir.

Baik Pamanukan, maupun Jakarta, dan kota-kota dari Sabang sampai Merauke, siklus hujan yang musiman akan tetap datang, namun siapkah kita dengan membuat perubahan?