Menarik sekali saat membaca beberapa media online pagi ini. Pemerintah melalui MenPAN-RB mengatakan kesulitan mengangkat tenaga honorer menjadi PNS. Mungkin bagi sebagian orang yang ingin menjadi pahlawan kesiangan beramai-ramai menghakimi pemerintah pusat yang seolah-olah tidak peduli pada tenaga honorer, tanpa mencoba tahu akar permasalahannya. Nah di sini saya akan mencoba mengulas sedikit, dari pengalaman dan kenyataan yang saya hadapi.

Ketika pertama kali merantau ke Bekasi tahun 2006 diajak oleh suami (saat itu saya baru menikah), hal pertama yang saya lakukan adalah melamar pekerjaan sebagai tenaga honorer ke sejumlah sekolah negeri. Selain itu saya juga melamar pekerjaan ke 2 sekolah swasta di Pondok Timur dan Harapan Indah. Dari 15 sekolah negeri yang saya lamar, tak satupun yang menerima, padahal IPK saya cukup tinggi 3,48. Sedangkan untuk sekolah swasta, dua-duanya menerima saya. Tujuan saya melamar kerja ke sekolah negeri adalah murni untuk mengabdi di sekolah negeri .Apa daya, ternyata sangat sulit untuk menjadi guru honor di sekolah negeri. Tahun 2008 , kebetulan ada test untuk jalur umum, dan saya ambil 2 lokasi test sekaligus yaitu di Medan dan Bekasi. Saat itu, ujiannya beda tanggal. Puji Tuhan saya lulus di Medan dan lulus di Bekasi. Kalau di Bekasi, pengumuman yang lulus hanya menampilkan nomor ujian, maka di Medan, pengumuman lulus menampilkan nama, nomor, tanggal lahir dan nilai. Nilai saya sangat tinggi dan cocoknya di struktural bukan di fungsional (guru). Akhirnya saya pilih Bekasi, karena suami sudah merasa nyaman di Bekasi (hal yang masih membingungkan saya hingga detik ini).Ya, suami saya SMA, kuliah di Jakarta dan bekerja di Bekasi, jadi Bekasi sudah seperti tanah kelahirannya.

Kembali ke pembahasan awal, selama bekerja sebagai PNS, hampir tiap semester ada guru honor baru di sekolah saya, hal yang dulu sangat sulit saya dapatkan. Ajaibnya bahkan ada yang baru kuliah di semester tertentu tapi sudah bekerja sebagai guru. Dalam benak saya, kok mereka semudah itu ya? Nah sekarang, saat pengelolaan guru SMA diserahkan ke provinsi dan dengan banyaknya guru honor yang diterima oleh sekolah dan diangkat oleh pemerintah daerah, ternyata pemerintah daerah malah terkesan "lepas tanggung jawab". Mengangkat guru honor dengan sesuka hati, tapi giliran guru honor sudah cukup lama bekerja dan menjerit ingin diangkat sebagai PNS, urusan gaji dibebankan ke pemerintah pusat. Ajaib bukan?

Saya pribadi tidak ada masalah dengan guru honor, saya hanya berharap sahabatku tenaga honorer dimana pun anda berada, bersabarlah sebab rezeki, jodoh dan maut ada di tangan Tuhan. Berikan kesempatan kepada pemerintah pusat untuk menata, sebab permasalahan ini memang sangat rumit. Banyak yang diangkat dengan sesuka hati oleh pihak daerah tapi saat untuk menjadi PNS , tentu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Intinya kalau bapak/ibu sadar betapa carut marutnya sistem perekrutan tenaga honorer, tentu bapak/ibu bisa bersabar. Atau kalaupun ingin segera diangkat menjadi PNS, langkah pertama mengadulah kepada pemerintah daerah dan pejabat daerah sebab kewenangan saat menerima bapak/ibu ada pada daerah. Atau untuk bapak/ibu yang masih muda, ikuti saja test PNS melalui jalur umum yang sekarang banyak dibuka. Setuju atau setuju?