Media nasional dibanjiri oleh berita mengenai pembayaran SPP sekolah maupun perguruan tinggi melalui aplikasi Gopay. Misalnya, dalam tempo.co disebutkan bahwa:

"Saat ini, para orang tua dan wali murid kini dapat membayar SPP dan biaya sekolah lain dengan Gopay. Tak hanya SPP, pengeluaran lain seperti buku, seragam, dan kegiatan ekstrakurikuler juga dapat dibayar dengan dompet digital ini melalui aplikasi Gojek di fitur GoBills." (https://bisnis.tempo.co/amp/1308547/jadi-kenyataan-kini-bayar-spp-benar-benar-bisa-pakai-gopay)

Pembayaran SPP melalui aplikasi Gopay ini menuai kontroversi dari berbagai pihak. Hal ini dapat kita lihat respon publik diberbagai media online khususnya jejaring sosial. Komentar warga net beragam, mulai dari yang pro hingga kontra, baik komentar santun maupun pedas, semuanya ada.

Mencermati hal ini, menurut saya terlalu sulit memisahkan jabatan Menteri dengan CEO. Bapak Nadiem selaku Menteri Pendidikan mungkin saja tidak mengarahkan pembayaran ke aplikasi Gopay, tapi jabatannya sebagai CEO sulit dipisahkan dari jabatan Menteri Pendidikan. Siapapun tahu jika ada dana terkumpul maka pasti keuntungan ada disitu, sehingga tidak heran jika ada sebagian orang menilai bahwa jabatan menteri dijadikan sebagai peluang dan kesempatan meraup untung.

Disisi lain, pembayaran SPP melalui aplikasi Gopay juga memberikan keuntungan tersendiri bagi orang-orang yang sibuk dalam dunia karirnya. Orang yang tidak bisa datang ke sekolah hanya untuk sekedar membayar SPP. Orang tua yang benar-benar tidak memiliki waktu untuk "bertransaksi" untuk pendidikan anaknya. Bagi mereka ini adalah suatu kemudahan.

Namun, dari semua opini yang beredar, mayoritas menginginkan bukan hanya kemudahan dalam pembayaran, tetapi keringanan dalam arti tidak ada SPP. Sebagaimana harapan masyarakat kepada Bapak Menteri agar SPP dihapuskan, bukan hanya UNBK.

Jabatan Menteri mudah-mudahan bukan "aji mumpung" yang dijadikan sebagai sarana untuk memperkaya diri. Jangan sampai hipotesa masyarakat menjadi kenyataan yakni tatkala penunjukkan Bapak Nadiem sebagai Menteri Pendidikan maka pendidikan akan semakin sekuler dan mahal (kapitalisasi pendidikan). Mari kita monitoring bersama.