Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah mengatakan, Komisi X meminta kebijakan lima hari sekolah dikaji betul dampaknya dan disosialisasikan sebelum diterapkan. ”Kami minta kebijakan lima hari sekolah tidak diwajibkan, tetapi pilihan,” katanya. Anggota Komisi X, Sy Anas Tharir, mengatakan, jika siswa berada di sekolah hingga delapan jam per hari, tetapi di sekolah tidak ada fasilitas pendukung dan aktivitas yang menarik, siswa malah akan stres. ”Di daerah terpencil, banyak yang jarak dari rumah ke sekolah jauh. Mereka berangkat pagi-pagi ke sekolah, belum tentu sempat sarapan. Di sekolah, siangnya juga apa dipastikan bisa makan,” ujar anggota Komisi X dari wilayah NTT II, Anita Jacoba Gah. Desakan untuk tidak memaksakan penerapan kebijakan lima hari sekolah juga disampaikan sejumlah organisasi guru. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan, PGRI memahami niat baik pemerintah sebagai upaya untuk menjaga, menumbuhkan, dan menanamkan karakter peserta didik. ”Namun, lima hari berada di sekolah hingga sore tanpa dipersiapkan secara matang dapat menimbulkan reaksi yang beragam dan cenderung tidak positif,” ujar Unifah. Menurut Unifah, pemerintah sebaiknya membentuk tim khusus untuk mendialogkan secara serius kebijakan ini dengan pemerintah daerah dan sejumlah pihak yang relevan. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Swasta Indonesia Mohammad Fatah mengatakan, ”Kami menolak karena ada berbagai dampak yang bisa timbul, yang tidak dicermati Kemdikbud.” Fatah mengatakan, perlu dicermati pula secara geografis. Di daerah banyak siswa laki-laki dan perempuan yang tinggal jauh dari sekolah, perjalanan sampai dua jam. Jika pulang sore, siswa sampai di rumah malam, memungkinkan munculnya kriminalitas. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, keputusan itu perlu ditinjau ulang. Keputusan itu harus diambil dalam rapat terbatas kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo. ”Soal-soal begini tidak boleh diputuskan hanya di tingkat menteri karena ini menyangkut (nasib) 50 juta anak yang terdampak. Jadi, tentu seharusnya diputuskan dalam ratas (rapat terbatas),” kata Kalla di Kantor Wapres, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa. Keputusan penetapan lima hari sekolah juga mendapat penolakan dari orangtua siswa. Meskipun demikian, sejumlah daerah menyatakan siap melaksanakan keputusan tersebut, antara lain di Banyuwangi dan di Surabaya, Jawa Timur. Penguatan karakter Mendikbud mengatakan, kebijakan lima hari sekolah ini untuk penguatan karakter. Tak ada nama program full day school, tetapi penguatan pendidikan karakter (PPK). Pelaksanaannya tergantung dari kesiapan sekolah. Muhadjir menyatakan tidak ada niatan untuk mematikan madrasah diniyah, pondok pesantren, dan pendidikan keagamaan lainnya. Malah, dengan PPK, bisa berkolaborasi. ”Kegiatan sekolah dengan pendidikan keagamaan bisa dikonversikan untuk nilai di sekolah,” kata Muhadjir. Ketua Dewan Pendidikan Jatim Akhmad Muzakki menilai, sekolah bukan satu-satunya tempat untuk membangun karakter siswa. Pendidikan karakter juga bisa dilakukan di lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Jika waktu siswa dihabiskan hanya di sekolah, mereka tidak memiliki kesempatan mengembangkan karakter di tempat lain