Pembahasan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan menarik perhatian sejumlah pihak. Total jumlah anggota yang akan menjadi 73 orang dengan besaran anggaran Rp 28,99 miliar per bulan dinilai tidak berbanding lurus dengan kecepatan pembangunan. Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono, Selasa (21/11), jika terjadi salah pengorganisasian, malah justru bisa terjadi sebaliknya dari cita-cita awal. Untuk tenaga ahli, melihat kompleksitas masalah Ibu Kota, jumlah staf ahli bisa lima orang. ”Untuk wakil gubernur, tiga tenaga ahli,” kata Sumarsono, yang pernah dua kali menjabat Pelaksana Tugas Gubernur DKI di era Basuki Tjahaja Purnama. Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) hanya ada di DKI Jakarta. Di provinsi lain hanya ada tenaga ahli yang direkrut karena kurangnya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau tidak tersedia ahli yang dapat membantu memenuhi kebutuhan gubernur.