Perda penting Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia NTB, yang merupakan mitra lokal program Yes I Do, Hidayat Ahmad menilai perda tetap sangat penting. Perda bisa mewajibkan setiap desa memiliki awiq-awiq mengenai penghentian pernikahan anak. Amrullah Sofyan, Manajer Program Yes I Do dari Plan International, menjelaskan, selama ini intervensi yang dilakukan masyarakat terhadap fenomena pernikahan anak-anak masih reaktif. Mereka baru bergerak ketika ada anak yang melarikan diri dari rumah untuk menikah dengan pacarnya. Bahkan, setelah belas dilakukan, masih ada KPAD yang belum memahami bahwa anak tersebut masih harus terus ditemani dan diawasi. ”Tujuan utama KPAD ialah membimbing warga untuk menyelesaikan persoalan pernikahan anak dari akarnya, yaitu kurangnya perhatian orangtua, kemiskinan, ketidakberdayaan, minim informasi cara pengasuhan, dan belum berjalannya program wajib belajar sehingga anak rentan terjerumus ke pernikahan (dini),” papar Amrullah. KPAD berfungsi pula menghubungkan keluarga korban pernikahan anak-anak ini dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat kabupaten. Hal ini karena anak yang di-belas sangat labil dan membutuhkan pemulihan psikologis dan sosial. Abdurrahman, Ketua Forum Pemuda Peduli Pendewasaan Usia Perkawinan Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, mengatakan, di desanya sejak Mei 2016 hingga Juni 2017, ada tiga kasus pernikahan anak. Namun, semuanya gagal di-belas karena anak-anak perempuannya mengalami kehamilan. ”Kami kini menyusun program pendidikan remaja dan orangtua tentang kesehatan reproduksi. Intinya, pacaran boleh, tetapi secara sehat. Ada batas kesusilaan dan kesehatan yang harus ditanamkan,” katanya. (LarasWati Ariadne Anwar) "Harus ditanamkan lagi bahwa keluarga yang ‘’ mem-’belas’ anaknya karena belum cukup umur adalah keluarga hebat, bukan aib."