Penulis Siswo Saroso

#Tagur hari ke 375

Kita sering memandang sinis bila ada oknum atau salah satu wakil rakyat yang terjerat kasus hukum. Baik tindak pidana korupsi, pelecehan seksual atau kasus lain yang melanggar etika, moral dan hukum. Kita tahu, para wakil rakyat atau anggota dewan bahasa kerennya juga manusia.. Untuk menjadi anggota dewan mereka telah melalui berbagai tahapan. Mulai seleksi administrasi sampai pemilihan terbuka dan demokratis. Itu artinya para anggota dewan bukan orang sembarangan. Orang-orang terpilih dan mempunyai kapasitas yang kompeten.

Sudah sepantasnya Kita berterimakasih kepada para anggota dewan. Karena mereka para anggota dewan adalah orang-orang yang mempunyai kepedulian dan mau mewakili Kita sebagai rakyat untuk menyuarakan aspirasi. Kalau bukan mereka yang merelakan waktu, tenaga dan pikirannya lalu siapa yang akan mewakili Kita.

Namun dalam kesempatan ini. Jarang Kita memandang anggota dewan dari sisi positif. Kita lebih banyak memandangnya dari sisi yang lain. Sehingga ketika ada salah satu atau oknum anggota dewan yang terjerat kasus hukum. Secara spontan mengangap sesuatu yang biasa dan bukan aneh lagi. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa masyarakat yang memilih dan mempercayakan suaranya menjadi tidak percaya.

Kalau saya boleh mencoba menguraikan ada beberapa alasan.

Pertama, Proses rekruitmen. Para anggota dewan biasanya berasal dari kader partai politik. Mereka besar dan dibesar secara politik di internal partai. Ada juga kader kutu loncat. Kader kutu loncat adalah kader yang tiba-tiba ada di suatu partai tanpa melalui proses rekrutmen dan pengabdian. Atau kader dari partai lain. Ketika di partai asal tidak menguntungkan, maka mereka loncat cari tumpangan yang tentunya lebih menjanjikan. Kader semacam ini biasanya bagi mereka yang secara finansial sangat subur.

Kedua, bagaimana mereka terpilihnya sebagai anggota dewan menjadi alasan paling kuat. Sudah bukan menjadi rahasia bahwa saat proses pemilihan banyak yang menggunakan money politik. Para calon menebar uang kepada masyarakat untuk mempengaruhi pemilih sehingga memberikan suaranya kepada yang memberi uang paling banyak.

Ketiga, banyak kader partai yang secara kualitas keahlian belum memenuhi persyaratan. Mereka lebih banyak mengandalkan uang, ketenaran dan relasi.

Keempat, para anggota dewan yang terpilih menjadi mandul dan tidak menyuarakan lagi kepentingan dari rakyat pemilihnya. Hal ini disebakan karena kebijakan partai harus lebih diutamakan dari pada aspirasi warga. Terbukti jika anggota dewan yang agak kritis selalu dikoreksi oleh partai pengusungnya. Dampak nya bisa dilakukan PAW atau pergantian antar waktu oleh partai pengusung.

Kelima, sudah menjadi hal umum Jika anggota dewan harus setor ke partai politik. Sebetulnya bukan masalah. Karena sebagai anggota dan kader sudah sewajarnya ikut membesarkan partai. Akan menjadi masalah jika dana yang disetor didapatkan dari cara yang kurang baik. Memanfaatkan kedudukan sebagai anggota dewan untuk meraup keuntungan dengan cara melanggar hukum.

Beberapa alasan di atas yang membuat sebagian dari masyarakat menjadi kurang simpati pada anggota dewan. Masyarakat memberikan kesimpulan tersendiri berdasarkan pengalaman di lapangan. Tidak sedikit anggota dewan yang hanya mencari keuntungan dengan memanfaatkan kedudukan dan jabatan. Bahkan sebagian yang lain berusaha mencari relasi anggota dewan untuk mudahkan urusan pribadinya. Maaf.