Pademi belum berakhir, kasus covid-19 semakin mengganas dan mengkhawatirkan. banyak negara yang menutup penerbangan dari Indonesia dan menarik pulang warganya. Upaya pemerintah menerapkan PPKM darurat untuk membatasi mobilitas masyarakat dalam upaya menekan angka penyebaran covid-19 dilakukan. Penyekatan di mana-mana, Para petugas bersiaga penuh, thank baja siap menghadang, suasana kota senyap, penutupan mall, pembatasan waktu kegiatan, rumah makan hanya melayani take away, dan pemadaman lampu.

Sepuluh hari PPKM darurat sudah berjalan, namun belum dapat menurunkan angka kasus covid-19.Pelanggaran PPKM masih terjadi di mana-mana, mulai pelanggaran prokes, pelanggaran kegiatan usaha dan masih banyak lagi. Konflik antara aparat dan warga yang bahkan disertai kekerasan tidak terelakan. Hal ini tidak dapat dipungkiri, kelelahan aparat baik secara fisik maupun psikis dan tuntutan pemenuhan kebutuhan warga yang tidak bisa tidak harus dipenuhi terkadang menimbulkan situasi tidak terkendali. Teriakan, tangis, dan bersitegang mewarnai konflik antara warga dengan petugas.

Mereka bukan tidak mau patuh pada aturan pemerintah. Mereka butuh makan untuk melanjutkan hidup dan bertahan. Bagi mereka yang kaya dan memiliki penghasilan bulanan mungkin dapat dengan nyaman untuk tinggal di rumah. Tapi mereka yang berpenghasilan harian, yang penghasilan hari ini dimakan hari ini tidak dapat menghalangi mereka ke luar mencari uang untuk mengisi perut anak-anak mereka yang lapar. PPKm menjadi tidak berati bagi mereka. Mereka beranggapan kena covid bisa mati, kelaparan juga bisa mati. tidak ada pilihan bagi mereka.

PPKM darurat akan efektif jika warga yang terdampak terutama yang bekerja harian ditanggung kebutuhannya oleh pemerintah. Karena seketat apapun PPKM diterapkan Pelanggaran tetap akan terjadi karena tuntutan kebutuhan pokok yang tidak bisa tidak harus dipenuhi. Selain kebutuhan warga terdampak ditanggung pemerintah, pemberian vaksin terus dilakukan untuk menciptakan kekabalan masyarakat.

Kiranya penerapan kebijakan PPKM darurat oleh pemerintah perlu dievaluasi agar lebih efektif sehingga tujuan dari PPKM darurat untuk dapat menekan anggka kasus covid-19 dapat tercapai.