Ketika Kebijakan dan Kebajikan Dipertaruhkan

Oleh

SRI BUDI HANDAYANI

Guru SMA N 1 Gresik

Perhelatan Unas tahun 2017 tinggal menunggu hari. Unas SMA akan dihelat pada 10-13 April 2017. Belum reda berita penolakan moratorium Unas yang menggegerkan panggung pendidikan. Kini kita menghadapi dilema pelaksanaan bebas pilih mata pelajaran khas penjurusan. Mendikbud mencanangkan hanya mengujikan 4 mata pelajaran. Bidang itu antara lain Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika serta satu bidang studi pilihan di masing-masing rumpun jurusan.

Sepertinya kebijakan ini harus dipertanyakan. Apakah sebuah kebajikan yang berkeadilankah? Atau hanya sebagai kedok sebuah pencitraan? Apa pun jawabannya, itulah yang akan dihadapi siswa SMA. Sudah bukan rahasia lagi jika pelaksanaan Unas menyisakan berbagai persoalan, seperti ketidakjujuran, kebocoran, beredarnya kunci jawaban, dan kendala listrik jika padam dsb.bila pelaksanaan Unas berbasis komputer yang disebut UNBK.

Ya, dualisme pelaksanaan Unas yaitu Unas berbasis komputer yang disebut UNBK dan Unas yang berbasis kertas. Apakah efektif pengurangan mata pelajaran ? Jika di satu sissi siswa diberi kebebasan memilih mapel pilihan sesuai jurusan masing-masing. Tapi di sisi lain siswa mau tidak mau harus menerima paket yang diberikan pemerintah. “ Peserta didik tidak punya hak untuk memilih mapel pilihan yang disukainya karena Kemendikbud menggariskan agar sekolah mengoordinirnya. Dengan kata lain, nantinya seluruh peserta didik dalam satu sekolah mengerjakan satu mapel pilihan yang sama,” Ujar Nizam, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud ( Jawa Pos, 26 Desember 2016) . Apakah ini menjawab tantangan bahwa pendidikan harus berkeadilan. Artinya Pemerintah masih main-main dengan masa depan generasi muda bangsa ini. Pemerintah memberi keleluasaan kepada siswa Unas berbasis komputer / UNBK untukmemilih mapel yang dikuasainya. Bila siswa jurusan IPA, maka siswa boleh memilih salah satu rumpun IPA , yaitu Fisika, Kimia serta Biologi. Untuk rumpun IPS ada Geografi, Sosiologi serta Ekonomi, sedangkan rumpun Bahasa ada Bahasa dan Sastra Indonesia, Antropologi serta Bahasa Asing. Itulah yang patut menjadi perhatian bahwa satu yang diuntungkan tapi satu lagi yang dirugikan.

Mengingat ketimpangan ini tak terelakkan, maka pemerintah sebaiknya mengambil jalan yang berkeadilan , yaitu memberikan kesempatan kepada siswa yang mengikuti Unas berbasis kertas memilih mapel yang dikuasainya. Secara Teknis hal ini memang sangat rumit tapi pemerintah pusat bisa berkoordinasi dengan pemerintah setempat agar pelaksanaan Unas berjalan dengan adil. Komentar bernada satire pun diunggah olah Rochmat Wahab, guru besar bidang anak berbakat bahwa ia khawatir terhadap kematangan siswa dalam penguasaan dalam rumpun keilmuannya.

Memang Unas tidak menjadi penentu kelulusan, tapi hasil Unas digunakan sebagai satu barometer dan alat pemetaan pendidikan secara nasional.”Tanpa Unas, bagaimana kita tahu suatu daerah memiliki kualitas yang kurang atau tidak.” Kata Jusuf Kalla setelah rapat kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi (Jawa Pos, 8 Desember 2016).

Lebih lanjut , Jusuf Kalla memaparkan bahwa mencari kelemahan penyajian Unas lebih penting dibandingkan dengan mencari alternatif pengganti Unas. Jadi, penyajian /pelaksanaan Unas sangat menentukan rasa berkeadilan di negeri ini. Baik yang mengikuti Unas berbasis komputer maupun Unas berbasis kertas harus mendapat perlakuan yang sama. Jangan sampai memaksakan kehendak. Siswa yang mengikuti Unas tahun ini masih mengikuti ujian lain seperti USBN ( Ujian Sekolah Berstandar Nasional). Tentunya persiapannya sama dengan Unas, apalagi mata pelajaran yang diujikan di USBN lebih banyak dan ujian inlah yang menentukan kelulusan.