Integritas KPK, dan Menteri di Uji

Ketika membaca berita masuknya Menkumham Yosanna Laoly menjadi tim hukum tersangka Harun Masiku (kader PDI-Perjuangan) menjadi tanda tanya besar bagi publik. (Kompas, 17/1/2020)

Lebih naif lagi, Presiden Jokowi sebagai atasan memberikan 'restu'. Alasannya Karena Yosanna juga tercatat bidang hukum Partai PDIP. Tentu apapun dalilnya, secara etika politik tak patut dilakukan.

Jabatan Menteri atau Presiden itu semestinya menjadi pejabat publik. Bukan lagi petugas partai. Tapi tidak tahu lagi kalau pimpinan partai, menafsirkan semua kader yang masuk pemerintah sebagai petugas partai. Karena dikawatirkan terjadi konflik kepentingan.

Pertanyaan yang muncul siapakah sebenarnya Harun Masiku itu? Apakah ia orang yang berpengaruh di partai? apakah ada rahasia dibalik itu semua?. Kok sampai dibela sebegitunya. Publik ingin tahu jawabannya.

Terseretnya Harun Masiku, berawal dari tertangkapnya Wahyu Setiawan anggota komisioner KPU. Dugaan sementara, Harun dianggap menyuap Wahyu terkait pergantian antar waktu di tubuh partai PDIP. Sampai hari ini Harun masih buron.

Selanjutnya KPK mengembangkan kasus sampai menyeret nama partai untuk dilakukan penggeledahan. Tapi usaha KPK tidak berhasil, sampai hari ini.

Demi marwah partai pemenang pemilu, seorang menteri harus 'pasang badan' menjadi tim hukum. Tak cukup itu, Tim hukum PDIP akan melakukan serangan balik pada KPK. Dengan melaporkan ke dewan pengawas (dewas) KPK. Karena KPK dianggap melakukan tugasnya, tidak membawa surat izin dari dewas sesuai undang-undang No. 19 tahun 2019.

Jika tuduhan itu benar, ujian berat dialami KPK. Para korban OTT, akan bisa mengajukan pra peradilan. 

Sudah banyak orang menilai bahwa adanya revisi undang-undang bisa menghambat kinerja KPK. Terbukti,  ketika KPK berhasil memasang pos line di kantor KPU, tidak bisa melakukan penggeledahan di kantor PDI Perjuangan. 

Melihat perkembangan kasus ini, saya tidak pernah melihat pimpinan KPK Firli Bahuri memberikan penjelasan secara terang-terangan dihadapan publik. Terkesan tertutup. Padahal KPK yang dulu sangat transparan terhadap segala informasi. Tentu butuh usaha besar untuk mengembalikan citra KPK yang selama ini bekerja secara optimal.

Semuanya berharap kasus ini, diungkap secara transparan. Biar tidak terkesan politik sebagai panglima tertinggi. Apalagi seorang menteri ikut jadi tim hukum. Jelas integritas KPK dan menteri di uji. Waallahu alam bishowab...

Sidoarjo, 22/1/2020