KUALITAS PENDIDIKAN

Membicarakan kualitas pendidikan tidak akan bisa membahas secara parsial masing-masing komponen pendukung pelaksanaan pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan tentunya harus berdasarkan undang-undang yaitu Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan harus memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan yaitu 1) standar isi, 2) standar proses, 3) standar kompetensi lulusan, 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, dan 8) standar penilaian pendidikan.

Standar Nasional Pendidikan ini merupakan acuan utama yang mengatur standar minimal yang harus dipenuhi dalam pengelolaan sekolah sehingga dapat mengukur ketercapaian kualitas pendidikan di sekolah. Untuk memenuhi 8 standar yang sudah ditetapkan di atas, maka dibutuhkan suatu manajemen pengelolaan sekolah yang dikenal dengan Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah (MPBS). Dengan penerapan MPBS ini diharapkan ada tata urutan yang dapat diikuti oleh sekolah untuk mencapai kualitas pendidikan yang ingin dicapai. Perbedaan manajemen dalam pengelolaan sekolah akan menghasilkan mutu yang berbeda pula.

Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal mengenai sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP berfungsi sebagai pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan mencakup delapan kriteria yang wajib terpenuhi dalam upaya menuju pendidikan yang berkualitas. Delapan standar nasional tersebut terdiri dari

1. Standar Isi

Standar Isi merupakan komponen materi dan tingkat kompetensi dalam rangka mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, KTSP, dan juga kalender akademik. Untuk menghasilkan kualitas pendidikan sesuai standar isi yang dipersyaratkan, maka sekolah harus menyiapkan tim pengembang kurikulum untuk mengadakan review pada setiap akhir tahun pelajaran. Hal ini diperlukan karena penyusunan kurikulum harus menyesuaikan dengan perkembangan teori pendidikan, perkembangan teknologi pendidikan, perkembangan dunia usaha dan dunia industri, perkembangan teknologi informasi, perkembangan sekolah dan pemenuhan kelengkapannya. Program yang bisa dilaksanakan adalah menyusun dokumen kurikulum dan semua perangkat pembelajaran yang mengikuti perkembangan global tetapi disesuaikan dengan kondisi sekolah. Kurikulum yang disusun harus juga memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya; 2) beragam dan terpadu; 3) tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 4) relevan dengan kebutuhan kehidupan, dan pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan stakeholders untuk menjamin relavansinya; 5) menyeluruh dan berkesinambungan; 6) belajar sepanjang hayat; 7) seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

SMK Negeri 3 Tuban, 10 Nopember 2020