Jabatan merupakan suatu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Begitu pula dengan kepala sekolah, mereka adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Sekolah yang baik harus mempunyai manajemen yang baik pula.

Manajemen berbasis sekolah (MBS) harus berimbas pada mutu pendidikan. Kepala sekolah sebagai manajer, bukan lagi guru yang diberi tugas tambahan (sekarang kepsek tidak lagi mempunyai tugas jam mengajar) baik SD hingga SMA.

Kemarin tanggal 31 Januari 2020 di Kabupaten Bekasi terjadi rotasi dan mutasi kepala sekolah SD dan SMP negeri. 554 orang dari sekolah dasar dan 64 dari SMP. Mutasi daru guru menjadi kepala sekolah dan rotasi jabatan kepala sekolah. Hal ini disambut baik oleh satuan pendidikan, dikarenakan hampir 30% jabatan kepala SD dan SMP di Kabupaten Bekasi mengalami kekosongan.

Jika ditelisik lebih dalam, hampir tiga tahun guru yang sudah memiliki sertifikat kepala sekolah belum dilantik, mereka dibekali ilmu manajemen dan kepemimpinan di kota Solo ini selalu menagih janji kepada Bupati Bekasi untuk segera diangkat menjadi kepala sekolah.

Pengalaman saya ketika dipimpin oleh kepala sekolah berstatus pelaksana tugas (PLT). Sebenarnya nyaman saja dipimpin oleh PLT, namun ketika pemberkasan tentang BOS APBD yang melibatkan tanda tangan, kepsek PLT tidak bisa dipakai dikarenakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Semua tanda tangan diserahkan ke kepala dinas pendidikan dan bendahara dinas, baik jastek (pembayaran insentif non ASN), GU (ganti uang) maupun GU nihil. Pokonya agak ribet deh.

#TantanganGurusiana#

#KepsekBaru#