Takko Binoto

Bagi anda pecinta adat Angkola/Mandailing/Batak istilah ini tentu sudah lajim kita dengar. (Yang Jomblo ndak usah sok paham!! Ini khusus bagi yang sudab punya Istri/Suami). Dalam pengertian sederhana "inda ida mata ida roha". Secara lengkapnya pribahasa ini.

Diambungkon jait tu potpot

Inda ida mata, tai ida roha

Pribahasa ini memiliki makna yang cukup dalam, tata krama dalam masyarakat, mengharuskan penganut adat untuk mampu membaca situasi dan kondisi. Dalam istilah Bahasa Indonesia disebut dengan "Isyarat". Kejelian membaca kondisi meski tidak dijelaskan secar gamblang. Namun harus dipahami maksud dan tujuannya.

Lantas apa tujuan dari tulisan kami ini?

Kami sedang tidak ingin membahas istilah adat, paradaton dalam bahasa Angkola/Mandailingnya. Namun kami ingin sedikit memberikan argumentasi soal Pendidikan Kita dimasa Pandemic ini. Dimana sudah kita pahami, sesuai Kalender pendidikan. Proses belajar mengajar tahun ajaran 2020/2021 dimulai pada tanggal 13 Juli 2020. Namun karena pandemic Covid19 banyak rumor dimasyarakat dan di pemerintah soal penundaan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.

Keresahan para orang tua Murid, dan juga guru guru menjadi penyebab dan salah satu item yang harus di kaji lebih dalam dalam setiap mengambil keputusan. Ditambah "Kata Mereka" Mrs,Covid19 belum mereda di Indonesia khususnya. Bagi orang tua yang berlatar belakang pendidikan, tentu hal ini tidak menjadi soal. Sebab mereka mampu mendidik anak anak mereka dirumah. Lain halnya bagi orang tua yang bukan berlatarbelakang Guru, apalagi petani, pedagang, perkantoran hal ini menambah beban pikiran, belum tuntas soal biaya hidup yang terus membengkak. Ditambah lagi anak anak yang tidak terkontrol pendidikannya.

Bagi orang tua yang ekonomi menengah keatas, bisa saja mengikuti saran pemerintah, dengan menyediakan fasilitas pembelajaran yang uptodate. Latop, wifi, handphone yang bisa melaksanakan belajar DARING sebagai mana instruksi Menteri Pendidikan NADIEM MAKARIM. Apalagi saat ini proveider juga berlomba memberikan stimulus paket data yang cukup murah.

Bagaimana dengan orang tua murid yang ekonomi lemah?

Bagaimana dengan daerah yang belum terjangkau Internet?

Bagaimana pula dengan pelosok negeri yang belum dialiri listrik?

Bagaimana, bagaimana, bagaimana????

Dilain sisi Pasar, mall, objek wisata, perkantoran. Demonstrasi (meski dengan protokol kesehatan) terus berlanjut, kita paham pemerintah beriba hati melihat ekonomi masyarakat yang ambruk jika hal ini ditutup. Costnya bisa lebih besar jika ditutup, lebih baik mengeluarkan Rp. 600.000/kk untuk sekedar menutupi masalah yang lebih besar.

Jika hal ini dipertanyakan kepada pihak sekolah, maka otomatis jawabannya adalah kebijakan pemerintah daerah, provinsi. Jika pertanyaan ini terus dilanjutkan jawabannya pasti keputusan presiden. Dan saat ini kita tidak ingin presiden bertambah beban pikirannya, masalah RUUHIP masih belum tuntas, korupsi, dan banyak problem lagi. Yang kita khawatirkan jika jawabannya ditumpukan kepada WHO, sebagai badan kesehatan dunia. Lebih parah jika disuruh bertanya pada Tuhan. Syukur jika masih rumput yang bergoyang.

Apa solusi yang bisa kita tawarkan?

Seperti Judul tulisan di atas, "TAKKO BINOTO" pengelola pendidikan khususnya Sekolah swasta harus berani mengambil kebijakan, membuka sekolahnya agar proses pendidikan tetap berjalan. Saya yakin, seperti halnya pasar dan mall. Pemerintah tidak akan sampai hati menutupnya, karena mereka juga paham betapa vitalnya pendidikan.

Pengelola pendidika harus tampil sebagai penyelamat dunia pendidikan, toh anak anak akan lebih aman dan terjaga jika mereka berada diasrama.

Bagaimana dengan sekolah umum?

Soal ini biarlah jadi urusan pemerintah, toh mereka digaji untuk memikirkan ini. Kemana arah pendidikan kita menteri pendidikan tentu sudah punya program handal. Beliau punya programer yang handal, gojek sudah membuktikannya....

Disisorang disi dilappinan...

Biado siap dohamu?

@Gurualifalif