Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, menggembirakan dan membahagiakan di lingkungan sekolah, baik bagi siswa, orang tua maupun guru, tentu menjadi dambaan kita semua. Terutama bagi para praktisi pendidikan. Konsep pembelajaran seperti itu memang yang paling ideal. Strategi yang sekarang sedang digadang-gadang Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan program Merdeka Belajar-nya.

Imbas dari pembelajaran yang menyenangkan, akan berdampak positif, terutama bagi siswa. Anak-anak menjadi bersemangat, termotivasi, menumbuhkan jiwa kreatifitas. Siswa menjadi rajin ke sekolah dan giat belajar. Pada saat semangat dan motivasi tertanam pada diri siswa, maka tujuan pembelajaran akan tercapai. Saat semua terpenuhi, pendidikan menjadi bermutu. Kemudian akan tercipta generasi pemimpin masa depan berkualitas.

Selain aspek siswa dan kompetensi Guru yang menjadi subjek terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Hal itu perlu didukung dengan berbagai aspek lain. Seperti lingkungan, sarana dan prasarana, manajemen satuan pendidikan, budaya masyarakat dan sebagainya.

Untuk mengukur kualitas Satuan Pendidikan secara paripurna, maka perlu alat ukur yang memberikan legitimasi dalam pemenuhan standar penilaiannya. Itulah yang disebut pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Yang terdiri dari : Standar Kompetensi lulusan, Standar isi, Standar proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar penilaian. Nah, Salah satu instrumen dalam pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan adalah Akreditasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2013, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 22, Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Ada banyak alasan mengapa akreditasi penting untuk diselenggarakan. Bagi satuan pendidikan, akreditasi membantu mengetahui sejauh mana satuan pendidikan telah memenuhi kriteria kualitas mutu yang ditetapkan pemerintah. Sebagai standar minimal kualitas (minimum standards of quality).

Bagi masyarakat, akreditasi tidak kalah penting. Karena hasilnya menggambarkan mutu suatu lembaga pendidikan. Masyarakat dapat mengetahui dan memilih lembaga mana yang akan dijadikan sasaran guna menyekolahkan anak-anaknya.

Bagi pemerintah, Akreditasi adalah perintah konstitusi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) secara eksplisit menyebutkan pada pasal 60 Ayat 2; “Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Pertanyaannya, mengapa akreditasi wajib dilakukan? Karena semua pihak berkepentingan dengan hasilnya. Sesuai dengan konteks kebutuhan masing-masing. Kepentingannya adalah sama. Semua bermuara pada upaya meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Pendidikan bermutu akan menghasilkan generasi masa depan berkulitas.

Jayapura, 18 November 2020