“Saat Koding dan AI Masuk Sekolah, Tapi Infrastruktur Belum Siap”

Oleh Rismalasari

Dalam era digital yang berkembang pesat, pemerintah dan dunia pendidikan di Indonesia mulai menggaungkan pentingnya penguasaan **koding (pemrograman)** dan **kecerdasan buatan (AI/Artificial Intelligence)** di lingkungan sekolah. Dua hal ini dianggap sebagai keterampilan masa depan yang wajib dikuasai siswa agar siap menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0 dan bahkan Society 5.0. Namun, bagaimana jadinya jika kebijakan ini diterapkan di sekolah-sekolah **yang belum memiliki infrastruktur dan SDM memadai?**

Antara Semangat dan Realitas di Lapangan

Gagasan memasukkan koding dan AI ke dalam kurikulum sekolah adalah langkah visioner. Sayangnya, di banyak daerah terutama di luar kota besar, **tantangan nyata justru datang dari minimnya sarana dan prasarana**. Banyak sekolah masih berjuang dengan koneksi internet yang lemah, kekurangan perangkat komputer, bahkan belum memiliki laboratorium TIK yang memadai.

Belum lagi, **tenaga pengajar yang kompeten di bidang koding dan AI masih sangat terbatas.** Menjadikan koding dan AI sebagai mata pelajaran baru berarti membutuhkan guru khusus yang kompeten—dan tentu saja, mereka harus diberikan pelatihan, pengakuan beban kerja, serta **honorarium yang layak**. Di tengah keterbatasan anggaran, sekolah bisa kesulitan memenuhi beban tambahan ini, apalagi jika tidak diiringi dengan dukungan dana operasional atau BOS afirmatif dari pemerintah.

Jika Dipaksakan, Apa Dampaknya?

Memaksakan implementasi pelajaran koding dan AI tanpa kesiapan justru **berisiko menghasilkan ketimpangan digital**. Sekolah-sekolah dengan fasilitas lengkap dan guru yang melek teknologi akan lebih cepat berlari, sementara sekolah di daerah tertinggal akan semakin tertinggal. **Kesenjangan mutu pendidikan akan makin lebar.**

Tak hanya itu, **beban kerja guru** bisa bertambah tanpa diimbangi pelatihan yang cukup. Jika guru belum menguasai koding atau AI, maka proses pembelajaran menjadi tidak maksimal, bahkan hanya bersifat formalitas: siswa diberi materi dari internet tanpa pemahaman mendalam. Ini tentu bertentangan dengan semangat **pembelajaran bermakna** yang diusung Kurikulum Merdeka.

Solusi Bertahap dan Kontekstual

Solusinya bukan menolak koding dan AI di sekolah, tetapi **memulai secara bertahap dan kontekstual**. Misalnya:

* **Mulai dari projek tematik atau ekstrakurikuler**, bukan langsung mata pelajaran inti.

* **Latih guru-guru TIK yang sudah ada**, berikan mereka pelatihan daring gratis dan insentif.

* **Gunakan platform pembelajaran terbuka** seperti Scratch, Code.org, atau AI for Kids dari mitra industri, yang ramah anak dan bisa diakses dengan perangkat sederhana.

* **Sosialisasikan dulu ke orang tua dan masyarakat** bahwa pengenalan koding dan AI bukan berarti semua siswa harus jadi programmer, tapi agar mereka paham logika berpikir, etika digital, dan kreatif dalam teknologi.

Penutup

Implementasi koding dan AI di sekolah adalah langkah strategis, tapi jika tidak disertai kesiapan infrastruktur dan SDM, justru bisa jadi bumerang. Maka, **bijaklah dalam menerapkan inovasi pendidikan.** Perubahan besar harus dimulai dari pemetaan yang realistis, dukungan anggaran, pelatihan berkelanjutan, dan kolaborasi lintas sektor. Bukankah teknologi seharusnya memudahkan, bukan mempersulit?