**(censored)**

Berikut versi artikel Anda yang sudah diperkaya dengan intisari pemikiran kritis tentang sekolah dan perburuhan, sehingga lebih kuat, reflektif, dan cocok untuk pembaca Kompasiana:

Jika sekolah merupakan instrumen pembebasan manusia, maka sudah seharusnya pendidikan tidak berhenti pada sekadar mendisiplinkan siswa. Sekolah tidak boleh hanya menjadi tempat mencetak individu yang patuh, tetapi harus menjadi ruang yang menumbuhkan kesadaran, keberanian berpikir, dan kemampuan memperjuangkan keadilan.

Namun, realitas pendidikan kita hari ini sering kali menunjukkan arah yang berbeda.

Di banyak sekolah, termasuk SMK, ukuran keberhasilan siswa masih didominasi oleh kepatuhan: datang tepat waktu, berseragam rapi, dan mengikuti aturan tanpa banyak bertanya. Sementara itu, keberanian untuk mengkritisi, berdialog, atau mempertanyakan justru kerap dianggap sebagai bentuk ketidakdisiplinan.

Kelas yang sunyi tanpa pertanyaan sering dipuji sebagai ideal. Padahal, di situlah sesungguhnya alarm pendidikan berbunyi—bahwa daya kritis siswa sedang melemah.

Pandangan kritis tentang pendidikan pernah disampaikan oleh Louis Althusser yang menyebut sekolah sebagai ideological state apparatus (ISA), yakni alat negara untuk menanamkan nilai-nilai tertentu demi mempertahankan sistem yang ada.

Dalam konteks ini, sekolah tidak sepenuhnya netral. Ia bisa menjadi ruang yang secara halus membentuk siswa menjadi pekerja yang patuh, disiplin, dan tidak banyak menuntut. Datang tepat waktu, mengikuti aturan, dan taat prosedur menjadi bagian dari proses pembentukan “tenaga kerja ideal” bagi industri.

Di satu sisi, hal ini memang penting. Dunia kerja membutuhkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Namun, jika pendidikan hanya berhenti di sana, maka sekolah berisiko menjadi “pabrik tenaga kerja” yang mengabaikan sisi kemanusiaan dan keadilan.

SMK adalah jenjang pendidikan yang paling dekat dengan dunia industri. Lulusan SMK dipersiapkan untuk langsung bekerja. Namun, ironisnya, banyak dari mereka yang masuk ke dunia kerja tanpa bekal pemahaman tentang hak-hak mereka sebagai pekerja.

Akibatnya, tidak sedikit lulusan SMK yang:

Menerima upah di bawah standar tanpa protes

Bekerja melebihi jam kerja tanpa kompensasi

Tidak memahami kontrak kerja

Tak berani menyuarakan ketidakadilan

Fenomena ini bukan semata kesalahan individu, tetapi juga cerminan dari sistem pendidikan yang belum sepenuhnya membekali siswa dengan kesadaran kritis.

Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan banyak tantangan. Upah yang terbatas, jam kerja yang panjang, hingga kasus PHK massal menjadi gambaran nyata bahwa dunia kerja tidak selalu ideal.

Banyak pekerja terjebak dalam hubungan kerja yang tidak seimbang. Mereka bekerja keras, tetapi tidak selalu mendapatkan kesejahteraan yang layak. Bahkan, sebagian tidak memahami bagaimana cara memperjuangkan haknya.

Di sinilah pentingnya pendidikan perburuhan hadir sejak bangku sekolah.

Pendidikan perburuhan bukan sekadar tambahan materi, melainkan kebutuhan mendasar—terutama di SMK. Pendidikan ini mengajarkan siswa tentang:

Hak dan kewajiban pekerja

Kontrak kerja dan sistem upah

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

Hubungan industrial dan peran serikat pekerja

Namun yang lebih penting, pendidikan perburuhan harus menumbuhkan kesadaran kritis. Siswa tidak hanya tahu aturan, tetapi juga mampu memahami ketimpangan dan berani memperjuangkan keadilan.

Sekolah tidak boleh hanya melatih siswa untuk “taat”, tetapi juga harus melatih mereka untuk “berpikir”. Disiplin memang penting, tetapi tanpa kesadaran, disiplin bisa berubah menjadi kepasrahan.

Pendidikan harus bergerak dari pola:

➡️ Dari sekadar patuh → menjadi sadar➡️ Dari diam → menjadi kritis➡️ Dari menerima → menjadi memperjuangkan

Dengan demikian, lulusan SMK tidak hanya siap bekerja, tetapi juga siap hidup sebagai manusia yang bermartabat.

Untuk mewujudkan hal ini, pendidikan perburuhan perlu diintegrasikan dalam pembelajaran, misalnya:

PPKn: tidak hanya teori, tetapi membahas realitas buruh di Indonesia

Bahasa Indonesia: menggunakan teks tentang ketenagakerjaan, biografi tokoh buruh, hingga analisis kasus nyata

PKL (Praktik Kerja Lapangan): sebagai ruang refleksi, bukan hanya praktik teknis

Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar “cara bekerja”, tetapi juga “cara bertahan dan berjuang” di dunia kerja.

Sekolah sejatinya bukan pabrik yang menghasilkan tenaga kerja, melainkan ruang yang membentuk manusia seutuhnya. Manusia yang tidak hanya terampil, tetapi juga sadar, kritis, dan berani.

Pendidikan perburuhan menjadi jembatan penting untuk mewujudkan hal tersebut, terutama di SMK.

Karena pada akhirnya, tujuan pendidikan bukan hanya agar siswa bisa bekerja…

tetapi agar mereka tidak kehilangan haknya saat bekerja, tidak kehilangan suaranya saat ditindas, dan tidak kehilangan martabatnya sebagai manusia.