Kebijakan pemerintah untuk bisa pembelajaran tatap muka di serahkan Kepada provinsi Dan kabupaten kota masing masing. Kebijakan tersebut menjadi hak dan kewenangan di kabupaten tersebut yang utama tidak boleh melanggar kebijakan pemerintah yang tertuang di keputusan 4 Mentri. Pemerintah daerah merdeka juga menentukan apa yang mereka buat aturan untuk tatap muka, di Sumbar saja berbeda beda kebijakan kabupaten untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka. Ada yang membuat semua tenaga pendidik dan kependidikan di swap ada juga semua siswa harus di swap bahkan ada juga tidak di swap cuman pertokol kesehatan dengan ketat. Berbagai kebijakan kerena sudah di berikan kemerdekaan kebijakan ke daerah masing masing.

Pemerintah daerah kami mewajibkan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan harus di swap mulai tingkat SLTA sampai paud. Belum bisa melaksanakan tatap muka sebelum keluar hasil swapnya. kebetulan giliran kami besok pagi. Sebelum nya kami kurang mau di swap jika tidak perlu benar, masa covid ini belum pernah di swap. Kebetulan tentangga dekat sudah swap duluan beberapa hari sebab tentangga tersebut juga guru kami tinggal satu rumah. Dia menceritakan bahwasanya di swap tersebut tidak sakit dan cuman geli saja, tidak merasa pedih dan sakit dia meyakinkan bahwa waktu di swap tidak sakit dan waktu nya sebentar. Itupun terbukti sebab kami melihat langsung tadi karena ada teman di sekolah di swap karena kami dua tingkat ada MtS dan MA maka Mts tadi dan MA besok pagi.

Hasil swap sebagian guru sudah keluar ada sebagian kecil tidak puas karena hasil nya positif padahal dia tidak sakit, sebenarnya ini yang kita takuti kita sehat walafiat ternyata besok positif hasil nya keluar..... semoga tidak .... aamiin