Pada 30 Oktober 2025, ribuan guru swasta (termasuk guru madrasah swasta) melakukan demonstrasi di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, menuntut agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap posisi mereka dalam sistem pendidikan nasional, termasuk pengangkatan sebagai PPPK/ASN, percepatan sertifikasi/in-passing, dan perlakuan yang adil. Meskipun belum bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, perwakilan guru diterima oleh pejabat di Kementerian Sekretariat Negara dan dinyatakan agar aspirasi mereka disampaikan ke Presiden.

Beberapa tuntutan utama yang disampaikan oleh guru swasta:

Akses terbuka bagi guru swasta untuk diangkat sebagai PPPK atau ASN.

Percepatan proses sertifikasi dan in‐passing bagi guru swasta agar diakui secara formal.

Kebijakan afirmatif yang juga mencakup guru madrasah/swasta dan distribusi anggaran pendidikan yang adil.

Pemerintah (melalui wakil menteri Sekretariat Negara) menyampaikan bahwa semua aspirasi akan diteruskan ke Presiden.

Ada komitmen awal bahwa isu pengangkatan guru swasta ke PPPK dan percepatan sertifikasi/in‐passing akan masuk agenda tahun 2025.

Meskipun belum ada keputusan konkret semua tuntutan yang langsung dikabulkan, aksi ini dianggap “tidak sia‐sia” karena membuka pintu dialog dan pengakuan resmi dari tingkat pusat.

Memang bisa dikatakan bahwa perjuangan para guru swasta telah menampakkan keberhasilan awal:

Aksi besar‐besaran menunjukkan solidaritas dan keberanian kolektif guru swasta.

Keberhasilan mencapai audiensi dengan pejabat tinggi menunjukkan bahwa suara mereka mulai “didengar”.

Komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi menunjukkan bahwa gerakan ini berpotensi membawa perubahan nyata jika diikuti dengan langkah‐tindak lanjut yang konsisten.

Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Aspirasi besar seperti pengangkatan guru swasta ke PPPK/ASN dan pengakuan formal masih memerlukan proses panjang, regulasi, dan alokasi anggaran.

“Kemungkinan besar” perubahan besar memang terbuka, tetapi tidak bisa dijamin dalam waktu sangat cepat — perubahan birokrasi dan regulasi pendidikan sering memakan waktu.

Guru swasta harus tetap menjaga momentum, memastikan perubahan sudah diimplementasikan dan bukan hanya janji.

Aksi 30 Oktober oleh guru swasta adalah bukti nyata bahwa ketika aspirasi disuarakan secara kolektif dan terorganisir, maka pemerintah pusat tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Tanggapan pemerintah menunjukkan bahwa perjuangan ini memiliki potensi besar untuk menghasilkan perubahan signifikan bagi guru swasta di Indonesia. Namun demikian, kata “kemungkinan besar” sangatlah tepat — karena potensi tersebut harus dibarengi dengan aksi lanjutan, pengawasan, dan komitmen implementasi agar benar‐benar berdampak.

Singkatnya: Perjuangan sudah luar biasa. Hasil sudah mulai terlihat. Tapi kemenangan penuh masih menunggu aksi‐lanjutan dan implementasi yang nyata.