Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan umat Muslim. Zakat memiliki tujuan utama untuk membersihkan harta dan jiwa muzakki, sekaligus sebagai sarana distribusi kekayaan agar tidak hanya berputar pada golongan orang kaya saja. Dalam Al-Qur’an, kewajiban zakat ditegaskan dalam Q.S. At-Taubah: 60 yang menyebutkan delapan golongan penerima zakat (asnaf): fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin (orang berhutang), fi sabilillah, dan ibnu sabil.

Manfaat zakat tidak hanya dirasakan oleh penerima (mustahik) tetapi juga oleh pemberi (muzakki). Bagi mustahik, zakat dapat memenuhi kebutuhan dasar, mengurangi beban ekonomi, dan memberi kesempatan untuk hidup lebih layak (Qardhawi, 2011). Bagi muzakki, zakat menjadi pembersih harta dan penumbuh rasa empati sosial (Hafidhuddin, 2016). Apabila zakat dikelola dengan baik dan tepat sasaran, maka jumlah fakir miskin dapat berkurang, ketimpangan sosial semakin kecil, dan kesejahteraan masyarakat meningkat (BAZNAS, 2024).

Namun, dalam praktiknya di Kabupaten Tanah Datar, pemungutan zakat masih belum optimal. Masih banyak masyarakat di nagari-nagari yang mengeluarkan zakat secara adat, disalurkan langsung kepada penerima tanpa melalui Badan Amil Zakat (BAZ). Akibatnya, data tentang muzakki dan mustahik tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga sulit dilakukan evaluasi dampak zakat terhadap pengurangan kemiskinan (BPS Kabupaten Tanah Datar, 2023). Selain itu, penyaluran zakat sering kali belum tepat sasaran karena data orang miskin dan fakir yang berhak menerima zakat belum pasti dan jelas.

Zakat memiliki dimensi spiritual dan sosial yang tidak bisa dipisahkan. Dari sisi spiritual, zakat adalah bentuk ketaatan seorang Muslim kepada perintah Allah SWT (Q.S. At-Taubah: 60). Dengan membayar zakat, seorang Muslim membersihkan hartanya dari hak orang lain dan menumbuhkan sikap kepedulian (Hafidhuddin, 2016). Dari sisi sosial, zakat berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan yang sangat penting. Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan dapat dianalisis melalui beberapa aspek utama:

Redistribusi Kekayaan

Zakat memastikan bahwa harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya. Dengan adanya kewajiban zakat sebesar 2,5% dari harta yang telah mencapai nisab, terjadi transfer kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok kurang mampu. Ini membantu mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi (Qardhawi, 2011).

Pemberdayaan Ekonomi

Banyak lembaga amil zakat yang kini menyalurkan dana zakat secara produktif, seperti pembiayaan modal usaha kecil, pelatihan keterampilan kerja, penyediaan sarana produksi, hingga pendampingan bisnis. Program-program ini bertujuan agar mustahik dapat mandiri secara ekonomi dan pada akhirnya menjadi muzakki di masa depan .

Dampak Sosial

Zakat mengurangi potensi kecemburuan sosial akibat ketimpangan ekonomi. Dengan zakat, tercipta solidaritas sosial dan rasa persaudaraan yang lebih kuat antar anggota masyarakat. Pemerintah melalui BAZNAS telah menempatkan zakat sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan. Jika penghimpunan dan penyaluran zakat dapat ditingkatkan dan didukung oleh data mustahik yang valid, maka kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan akan semakin besar (BAZNAS, 2024).

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan langsung mengadakan wawanacara dan penelitian di BAZ Tanah Datar , Penulis mengajukan beberapa usulan yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tanah Datar dan pemerintah daerah.

Pertama, perlu dilakukan pendataan ulang terhadap muzakki dan mustahik di seluruh nagari dengan sistem digital yang terintegrasi. Data tersebut harus diverifikasi secara berkala agar bantuan zakat tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan bantuan sosial pemerintah.

Kedua, BAZ bersama pemerintah nagari dapat mengadakan sosialisasi intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Dengan demikian, penghimpunan zakat lebih optimal dan penyalurannya dapat dipantau dengan baik.

Ketiga, penyaluran zakat sebaiknya lebih diarahkan pada program produktif seperti pelatihan kerja, bantuan modal usaha, dan pendampingan usaha kecil. Program ini bertujuan agar mustahik tidak hanya menerima bantuan konsumtif, tetapi mampu bangkit dan mandiri secara ekonomi, bahkan kelak menjadi muzakki. Karena di baz tanah datar penyalurannya ada juga untuk biasiswa ke luar Negeri , biasiswa untuk masuk keperguruan tinggi dan da,i. jika di fokuskan untuk fakir miskin akan lebih baik dan akan dapat juga membrantas kemiskinan di Tanah Datar. Pengelolaan BAZ di Indonesia kelihatannya sudah banyak juga di masukki oleh unsur politik sebagai contoh jika ada bantuan kebakaran ,sosial, bantuan biasiswa dan lain lain selalu di dampingi oleh pejabat pemerintah. Ini tidak bisa juga kita lepaskan dari penganjian pengurus baz kebanyakkan datang dari anggaran hibah bupati sehigga dapat kita melihat secara pelaksanaan seakan pemerintah daerah yang memberikan pekerjaan dan bisa juga dimanfaat kan untuk unsur politik. Dengan ada permasalahan ini penulis mengusulkan sebaiknya ada baz berdiri sendiri yang dikelolah oleh pihak swasta sehingga baz ini bisa berbuat tidak ada bayang bayang dari pemerintahan dan tidak ada juga unsur politik baik dari segi pemilihan pengurus BAZ dan penyerahan bantuan dari BAZ.

Zakat dapat menjadi instrumen yang sangat efektif untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tanah Datar, apabila dijalankan dengan baik, profesional, dan tepat sasaran. Zakat bukan hanya sekadar bantuan konsumtif, tetapi harus diarahkan pada program pemberdayaan yang mampu mengubah mustahik menjadi muzakki di masa depan. Untuk itu, data orang miskin di setiap nagari harus pasti dan jelas, sehingga penyaluran zakat benar-benar menjangkau mereka yang berhak dan memberikan dampak nyata. Apabila zakat dikelola dengan sistematis melalui BAZ dan diawasi dengan transparan, maka zakat dapat berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang mampu memutus rantai kemiskinan.

Usulan Penulis sebaiknya BAZ berdiri secara mendiri tidak campur tangan pemerintah baik dari segi pemilihan pengurus dan penggajian. Sehingga pengurus BAZ tersebut bisa berbuat tanpa bayang bayang dari pemerintah.

· Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60.

· BAZNAS. (2024). Laporan Zakat Nasional 2023. Batusangkar : Badan Amil Zakat Tanah Datar.

· Hafidhuddin, D. (2016). Zakat dalam perekonomian modern. Jakarta: Gema Insani.

· Qardhawi, Y. (2011). Fiqh al-Zakah: Hukum zakat menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Beirut: Muassasah al-Risalah.

BPS Kabupaten Tanah Datar. (2023). Data kemiskinan Kabupaten Tanah

Datar. Padang: Badan Pusa.